EKONOMI KERAKYATAN Catatan
5
Mahli Sembiring
Selama satu dekade
berikutnya, yaitu periode 1973-1983, strategi pembangunan berbalik arah. PERIODE 1973-1983 diterapkan industrialisasi
substitusi impor (Import Substitution
Industrialize atau ISI). ISI ini ditandai dengan adanya tiga ciri kebijakan
pemerintah, yakni:
- ü Pertama, pengaturan penanaman modal asing yang makin restriktif.
- ü Kedua, kebijakan industri dan perdagangan yang lebih proteksionis, dan
- ü Ketiga, strategi kebijakan pada umumnya bertambah intervensionistik.
Dari tiga ciri ini
jelas terlihat adanya perubahan dari pola liberal ke arah pola nasionalisasi
yang semakin diperkuat oleh topangan boom minyak pada tahun 1970-an.
Orientasi ke dalam
yang diterapkan sebagai pengganti orientasi liberal ditindaklanjuti dengan membentuk
Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, sebagai dampak dari peristiwa Malari 1974.
Kebijakan sistem ekonomi nasionalistis yang diberlakukan oleh para supra kabinet
ini diantaranya (Kuntjoro-Jakti (1981) dalam Zaim Saidi, 1998: 78) adalah:
- ü Pertama, kebijakan investasi asing menjadi jauh semakin restriktif dan harus dalam bentuk joint venture serta penyertaan nasional harus ditingkatkan. Daftar sektor-sektor yang tertutup bagi investasi asing diperpanjang, insentif pajak dikurangi, jumlah tenaga kerja asing dibatasi. Bukti yang nampak adalah semakin besaranya penyertaan modal pemerintah, dari US$ 263 juta pada tahun 1975 menjadi US$ 595 juta pada 1983.
- ü Kedua, pemerintah meluncurkan sejumlah program kredit bagi pegusaha pribumi yang didanai melalui APBN.
- ü Ketiga, pemerintah menerapkan tindakan-tindakan protektif terhadap sektor industri kecil melalui Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BPIK).
Dari berbagai
kebijakan yang dikeluarkan pada masa tersebut jelas terlihat bahwa tonggak
penting dari adanya boom minyak adalah bangkitnya kaum nasionalis dan patrimonalis.
Kendali negara (pemerintah) sangat dominan terhadap sistem ekonomi Indonesia. Sistem
ekonomi Indonesia menggantikan sistem berbasis pasar yang didukung oleh kaum
teknokrat pada masa sebelumnya. Dari
sini terjadi pertentangan antara sistem ekonomi liberal berbasis pasar dengan
sistem ekonomi nasionalistis.
