EKONOMI KERAKYATAN Catatan
4
Mahli Sembiring
Program
stabilisasi Orde Baru yang diarsiteki kaum ekonom-teknokrat bisa dikatakan berhasil.
Buktinya inflasi turun ke tingkat 85 %
pada 1968, dari hampir 1000% pada 1965. Kendati terdapat dampak negatif dari
tindakan penghematan dan langkah-langkah stabilisasi itu, keadaan ekonomi
cenderung normal. Sealanjutnya strategi-strategi program teknokratis
dikembangkan dan dilaksanakan melalui Program Repelita di bawah panduan naskah
GBHN yang ditetapkan MPR tiap lima tahun sekali. Program Repelita menganut
sistem liberal dan melalui mekanisme pasar. Dalam melaksanakan strateginya,
para ekonom didukung oleh sejumlah besar pinjaman lunak (soft loans) dan
hibah-hibah dari luar negeri. Pinjaman itu dari IGGI dengan syarat pinjaman
pada tingkat yang wajar, baik dalam hal suku bunga, jangka waktu pinjaman
maupun periode pengembaliannya.
Prinsip umum sistem
anggaran berimbang yang berbeda diterapkan oleh para teknokrat sejak tahap
stabilisasi. Sistem anggaran berimbang memasukkan dua sumber eksternal pendapatan
(migas dan bantuan asing) di di dalamnya (Saidi, 1998:76). Anggaran dikatakan
berimbang karena defisit yang terjadi dibayar oleh pinjaman luar negeri.
Implikasinya terjadi defisit transaksi berjalan semakin besar. Struktur sistem
anggaran ini memiliki pengaruh luar biasa terhadap perekonomian dalam negeri. Struktur sistem anggaran ini mencerminkan
akibat yang timbul jika ada guncangan dari luar.
Dampak negatif
dari tindakan penghematan dan langkah-langkah stabilisasi itu adalah dinaikkannya
tingkat suku bunga bank menjadi 6-9% sebulan dan tingkat penalty untuk kredit
yang menunggak. Dampak negatif dari tahap stabilisasi memberikan sejumlah masalah
yang terjadi pada awal 1970-an. Akibat kenaikan beban keuangan, banyak industri
kecil dan menengah kolaps dan gulung tikar. Besarnya beban bunga yang harus
ditanggung dunia usaha menimbulkan pengangguran dan gangguan-gangguan sosial di
perkotaan. Persoalan etnis Cina, warisan Orde Lama yang belum terselesaikan
secara tuntas, berakibat semakin lama semakain memburuk. Masalah ini berpuncak
pada meletusnya peristiwa Malari 1974. Terjadi gerakan anti investasi asing
meluap sedemikian besar. Permasalahan dari beban keuangan, bangkrutnya dunia
usaha, pengangguran, masalah sara merupakan mata rantai dari implikasi
kebijakan liberal yang berorientasi keluar. Kebijakan ekonomi yang salah
tersebut memaksa pemerintah mengubah strategi pembangunannya.
